Pemerintah Aceh jelang 7 hari Pilkada menggelar Rakorpimda berlangsung selama satu hari di De pade Hotel ,rabu 21 / 11/2024
Pada Kesempatan Pertama PJ Gubernur mempersilakan Ketua KIP Aceh untuk memaparkan Makalahnya seputar Kesiapan Pelaksaan Pulkada serentak.
Ketua KIP Agusni dengan waktu 15 menit memaparkan materi dengan menekankan Netralitas dan integritas merupakan harga mati tetap tegak lurus sesuai Regulasi yang berlaku,papar ketua KIP Aceh Agusni.
Kegiatan Rakorpimda, PJ Gubernur Aceh, Unsur Forkopimda Aceh,Ketua KIP Aceh dan Jajaran,Ketua Panwaslih dan jajaran.Rapim berlansung satu hari, dengan mengundang para penyelenggara Kab Kota, Panwaslih Kabupaten Kota.
Agusni juga memaparkan Seputar kesiapan pelaksanaan Pilkada Aceh,mulai dari penerimaan anggaran Hibah samapai terbentuknya jajaran seperti PPK,PPS dan KPPS di seluruh Aceh, intinya KIP aceh Benar benar sudah siap segalanya dalam Penyelenggaraan Pilkada 27 November 2024
Dari kementrian dalam negeri ketua tim pemantauan Pilkada provinsi aceh Kemenko polkam Brigjen TNI Teddy juga ikut memaparkan materinya tentang Dasar Hukum Pilkada serentak seluruh Indonesia.
Demikian juga paparan tentang paslon paslon yang sedang berkampanye di Kab Kota, hanya terdapat dua kabupaten yang memiliki satu calon yaitu Aceh Utara dan Aceh Tamiang.Hanya Kabupaten aceh tamiang yang sedang menghadapi proses Hukum, kami pastikan Aceh Tamiang satu pasangan Calon .
Terkait Kericuhan pada Debat terakhir, pertama dapat kami pastikan KIP hanya sebagai fasilitator debat terakhir, hasil negosiasi debat tidak bisa dilanjutkan karena kontrak kerja 120 menit,mulai pukul 20 sampai 22. maka telah melewati batas kontrak dengan inews TV Pukul 22.16 Menit, Akhasil debat tidak bisa dilanjutkan. ungkap Agusni.
Sementara itu Ketua Panwaslih Aceh Muhammad Ali, memaparkan panwaslih juga memperhatikan Netralitas dan integritas dimana kami tetap menjalankan Aturan aturan berpedoman kepada Perbawaslu dan surat Edaran Bawaslu RI.ungkap Pria yang sering disapa Ketua Raju.
Kami himbau kepada asn dan kades dan perangkat juga dilarang berkampanye,intinya harus netral. Kami bertindak atas uu asn yang telah diatur, kami terus menghimbau Kepada Kepala desa dan imum mukim untuk tetap netral.
Dilaporkan juga bahwa telah selesai melantik seluruh PTPS, selanjutnya mereka akan dibekali dengan bimtek Siwaslih, ini sangat tergantung pada ketersediaan internet dilapangan, dukungan anggaran semua sedang merealisasi anggaran hibah.
Ada beberapa Kabupaten Kota yang kekurangan anggaran akibat tidak tertampung pada NPHD tahap pertama, di Kabupaten Kota sat itu ada yang tidak tertampung dalam kemampuan anggaran, bahkan saat itu sudah kepepet dengan waktu,akibat terlambatnya Pelantikan Komisioner Kabupaten Kota.